Sinar Bintang,15/8/2026 Kabupaten Tasikmalaya — Pembangunan infrastruktur kerap menjadi tolok ukur kemajuan sebuah daerah, sekaligus menjadi urat nadi yang menopang kehidupan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi warga Desa Cibanteng, Kecamatan Parungponteng,kabupaten tasikmalaya provinsi Jawa Barat. keadilan pembangunan itu seolah masih menjadi harapan yang jauh dari kenyataan. Selama dua puluh empat tahun berjalan, akses jalan utama yang menjadi penghubung kehidupan warga di desa tersebut tak kunjung menyentuh perbaikan yang berarti—sebuah fakta yang mencerminkan ketimpangan yang mendalam di tengah gencarnya pembangunan di wilayah lain.
Kepala Desa Cibanteng secara terbuka menyampaikan kekesalan dan kerinduannya akan perhatian pemerintah daerah, yang diunggah melalui media sosial TikTok akun Atin Sumarsih. Keluhan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan cerminan keprihatinan yang telah berakar lama di tengah masyarakat. Jalan yang rusak parah bukan sekadar perkara permukaan tanah yang berlubang, melainkan penghambat utama roda perekonomian warga, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga mobilitas para petani yang harus berjuang membawa hasil panen di jalan yang nyaris tak layak dilalui.
Ironisnya, di tengah keterbatasan yang dialami Desa Cibanteng, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., telah merealisasikan pembangunan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pinjaman Daerah. Anggaran tersebut, pada akhirnya, akan tetap dibebani dan dikembalikan oleh masyarakat melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)—yang mana Desa Cibanteng turut menjadi salah satu penyumbang nyata di dalamnya. Inilah yang menjadi dasar harapan sekaligus tuntutan warga: jika beban pembiayaan ditanggung bersama, maka manfaat pembangunan pun seharusnya dirasakan secara merata, tidak hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu saja.
Lebih memprihatinkan, perbaikan jalan tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi melalui skema anggaran Dana Desa, sehingga menutup satu-satunya jalan yang selama ini diandalkan oleh pemerintah desa. Tak hanya jalan, jaringan parit dan saluran irigasi pun banyak yang rusak dan tak tertangani, yang berpotensi besar mengganggu produktivitas lahan pertanian—tulang punggung kehidupan warga setempat. Berbagai pergantian kepemimpinan daerah telah berlalu dalam rentang dua puluh empat tahun ini, namun Desa Cibanteng seolah masih menjadi wilayah yang belum tersentuh prioritas pembangunan.
Dengan penuh harap dan kesabaran yang mulai menipis, warga Desa Cibanteng memohon agar Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., beserta jajaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendengar aspirasi ini. Di samping itu, harapan juga tertuju kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal konsisten memperhatikan perbaikan infrastruktur di seluruh penjuru Jawa Barat. Warga berdoa, di tahun 2026 ini, perhatian pemerintah akhirnya melirik Desa Cibanteng—bukan sebagai pemberian semata, melainkan sebagai hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang telah turut menyumbang bagi kemajuan daerahnya.
Harapan itu lahir bukan dari tuntutan berlebih, melainkan dari hati nurani masyarakat yang telah sabar menunggu selama dua puluh empat tahun: bahwa pembangunan yang adil adalah pembangunan yang mampu menjangkau setiap sudut negeri, tanpa terkecualiterkecuali**smoga*
Red Bas*
